Regulation | Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI)

Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) menjadi organisasi penghubung dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan Pusat Logistik Berikat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat.
Peraturan Direktur Jenderal Bea & Cukai Nomor PER-01/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat.
Peraturan Direktur Jenderal Bea & Cukai Nomor PER-02/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat (terkait BC 1.6).
Peraturan Direktur Jenderal Bea & Cukai Nomor PER-03/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor (terkait BC 2.8).
DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI BC 2.8.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 64/M-DAG/PER/9/2016 Tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari Pusat Logistik Berikat.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

1. PP No 85 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat.

2. PMK 04 2015

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat.

3. PERMENDAG 64 2016

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/9/2016 Tentang Ketentuan Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean Ke Dan Dari Pusat Logistik Berikat.

4. Perdirjen BC PER 03 BC 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-03/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.

5. Perdirjen BC PER 02 BC 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-02/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Pusat Logistik Berikat.

6. Perdirjen BC PER 01 BC 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-01/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat.

7. Materi Laporan Tahunan dan Rencana Kerja PPLBI 2018

8. Sosialisasi Pusat Logistik Berikat: Optimalisasi 8 Bentuk PLB Baru 3 Mei 2018

Materi Sosialisasi PLB Optimalisasi 8 PLB Baru
Slide Sosialisasi PMK PLB
Sosialisasi PLB Gen 2

9. PMK 03 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tanggal 31 Desember 2018

10. PMK 01 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window.

11. PEMENPRIN 37 2018

Peraturan Menteri Perindustrian No 37 Tahun 2018 Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib

12. PMK 04 NO 161 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tanggal 18 Desember 2018 Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor

13. PMK 04 NO 160 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tanggal 18 Desember 2018 Pembebasan bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit,

14. PERMEN KP 2018

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PERMEN-KP/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 50/PERMEN-KP/2017 TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIK

15. PMK 03 NO 151 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2018 tanggal 26 November 2018 Pengadaan Agen Pengadaan untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan serta Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak

16. PMK 10 NOMOR 150 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tanggal 26 November 2018 Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

17. PERMENPERIN NO 34 2018

Peraturan Menteri Perindustrian No 34 Tahun 2018 Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri.

18. PERMENPERIN NO 33 2018

Peraturan Menteri Perindustrian No 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, Dan Tanda Pendaftaran Dengan Sistem Elektronik Di Keme

19. PERMENPERIN NO 32 2018

Peraturan Menteri Perindustrian No 32 Tahun 2018 Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib.

20. PERMENPERIN NO 31 2018

Peraturan Menteri Perindustrian No 31 Tahun 2018 Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Industri Elektronika Secara Wajib

21. PERMENPERIN NO 25 2018

Peraturan Menteri Perindustrian No 25 Tahun 2018 Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib.

22. PMK 04 NO 134 2108

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitunggan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya dan/atau Nilai Terhadap Barang Yang Akan Diimpor Sebelum Penye

23. 127_PMK.05_2018Per

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tanggal 21 September 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

24. PMK 10 NO 132 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2018 tanggal 21 September 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018

25. PERMENDAG 102 2018

102 Tahun 2018 Perubahan Atas Permendag Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu

26. PMK 03 NO 133 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tanggal 21 September 2018 Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

27. PMK 10 NO 126

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.01/2018 tanggal 21 September 2018 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan Untuk Produk Tertentu Yang Berasal Dari Wilayah Palestina

28. PMK 01 NO 122 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tanggal 21 September 2018 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

29. PMK 10 NO 119 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tanggal 19 September 2018 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

30. PMK 01 NO 117 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2018 tanggal 13 September 2018 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

31. PMK 04 NO 112 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tanggal 6 September 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

32. PMK 10 NO 110 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tanggal 5 September 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bi

33. PMK 04 NO 104 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

34. PMK 03 NO 99 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Terte

35. FORM E

PEMBERITAHUAN FORMAT BARU FORM E

36. SIARAN PERS

SIARAN PERS KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN DEFISIT NERACA BERJALAN

37. PMK 04 NO 94 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Kewajiban Melakukan Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil,Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin.

38. PERMENDAG NO 82 2018

no 82 tahun 2018 Pencabutan Ketentuan Impor 4 Chloro-3,5- Dimethylphenol (PCMX) Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Beberapa Kal

39. PERGUB NO 46 2018

? Older postsNewer posts ? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Kewajiban Melakukan Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil,Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang W

40. PERMENDAG NO 76 2018

no 76 tahun 2018 Penyelenggara pendaftaran perusahaan

41. PP 24 2018

24 Tahun 2018 pelayanan perizinan berusaha terintergrasi secara elektronik

42. PMK 01 NO 63 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.01/2018 tanggal 6 Juni 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window.

43. PER 38 BC 2017

PER DIRJEN BEA CUKAI 38/BC/2017

44. PER 02 BC 2018

Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-02/BC/2018 Tanggal 26 Januari 2018 Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara

45. PMK 04 NO 62 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tanggal 6 Juni 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

46. PMK 04 NO 61 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018 tanggal 6 Juni 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan C

47. PP 23 2018

PP 23 tahun 2018

48. PP 23 2018

PP 23 tahun 2018

49. PMK 04 NO 40 2018

40/PMK.04/2018

50. PMK 03 NO 41 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2018 tanggal 17 April 2018 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah P

51. SKB CUTI 2018

Perubahan SKB bersama Cuti 2018

52. PMK 04 NO 158 2018

Materi Sosialisasi PMK 158/PMK.04/2018 dan Perdirjen No 38/BC/2017 tentang Manifest yang diadakan kemarin 11 April 2018 di Aula Gedung B Lt.II KPUBC Tipe C Soekarno – Hatta.

53. PMK 10 NO 27 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2018 tanggal 16 Maret 2018, tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap lmpor Produk Steel Wire Rod dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.

54. PMK 10 NO 35 2018

Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-38/BC/2017

55. PMK 03 NO 33 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2018 tanggal 29 Maret 2018, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai d

56. PMK 04 NO 29 2018

? Older postsNewer posts ? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2018 tanggal 17 April 2018 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dari

57. PMK 04 NO 28 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.

58. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

59. PMK 190/PMK.04/2022

PMK 190/PMK.04/2022 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

60. PMK NOMOR 185/PMK.04/2022

PMK NOMOR 185/PMK.04/2022 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR

61. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022

PENGESAHAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREDMENT

62. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2022

PENGESAHAN PER"IANJI.AN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA

63. Sosialisasi Penelitian Dokumen Impor dan Prosedur Pindah Lokasi Penimbunan

Materi Sosialisasi Penelitian Dokumen Impor dan Prosedur Pindah Lokasi Penimbunan

64. PMK NOMOR TAHUN 2023

PMK Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan SKA dan/atau DAB dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional

65. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

66. PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERMENDAG 36 TAHUN 2023 PADA SINSW

67. KETENTUAN PEMASUKAN/IMPOR DAN PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BERFASILITAS (KPBPB, KEK DAN TPB)

68. KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN DI KPBPB

69. KETENTUAN LARANGAN DAN BATASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

70. PERLAKUAN KETENTUAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

71. MEKANISME PEMENUHAN LARTAS KAWASAN BERFASILITAS PADA SISTEM CEISA 4.0

72. PP Nomor 46 Tahun 2023

PP Nomor 46 Tahun 2023

73. PERMENDAG NO 3 TAHUN 2024

Perubahan Atas Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

74. PERMENPERIN NOMOR 10 TAHUN 2024

Peraturan Menteri Perindustrian No 10 Tahun 2024 tentang Teknis dan Rekomendasi Impor Ban

75. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024

Permendag No. 7 Th 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

76. SOSIALISASI DAN PELATIHAN CEISA 4.0

77. SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024

78. Permendag 36/2023 stdtd 08/2024 Dalam Perspektif Kepabeanan

Implementasi Permendag 36/2023 stdtd 08/2024 Dalam Perspektif Kepabeanan

79. Sistem INATRADE Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024

Peran Sistem INATRADE Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 Tetang Perubahan Ketiga Ata Permendag 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

80. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor

81. SSm Perizinan dan validasi Dokumen Kepabeanan Pada System Indonesia National Single Window (SINSW) Sesuai dengan Permendag 08/2024

SSm Perizinan dan validasi Dokumen Kepabeanan Pada System Indonesia National Single Window (SINSW) Sesuai dengan Permendag 08/2024

82. VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BERDASARKAN PERMENDAG NO. 36 TAHUN 2023 JO. NO. 3 TAHUN 2024 JO. NO. 7 TAHUN 2024 JO. NO. 8 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Berdasarkan Permendag No. 36 Tahun 2023 Jo. No. 3 Tahun 2024 Jo. No. 7 Tahun 2024 Jo. No. 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor